Pengumuman
- Persiapan Penilaian Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2021 oleh Tim Penilai Nasional | (02/09)
- Petunjuk Teknis Penatausahaan Akta Cerai Sebagai Barang Persediaan pada Tahun 2021 | (02/09)
- Pemberitahuan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara | (02/09)
- Perbaikan Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama | (02/08)
- Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1442 H | (12/04)
- Himbauan Pencegahan Perkawinan Anak dari YM Ketua Kamar Agama MA RI | (29/03)
- Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Kompetensi Tenaga Teknis Secara Daring (online) | (29/03)
- Pengisian Data Geografi Satker pada kinsatker.badilag.net | (29/03)
- Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Agama dan Upload Eviden Pada Aplikasi PMPZI Tahun 2021 | (19/02)
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2020 | (16/02)
Jadwal Sidang
Pengadilan Agama Rantau memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.
Penelusuran Perkara
Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Rantau. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.
Video Pembangunan Zona Integritas
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Rantau memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas