Ijtihad Dan Pengembangan Hukum Islam

IJTIHAD DAN PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

Oleh :

Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim PA. Rantau (PTA.Banjarmasin)

Ijtihad adalah upaya sekuat tenaga yang dilakukan oleh ulama yang kompeten dan kapabel dengan menggunakan nalarnya untuk menemukan hukum atas problema baru tanpa meninggalkan nilai-nilai yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam. Ijtihad dengan berbagai metodenya baik istishlah, istishab, maslahah mursalah, sadz dzari’ah, istihsan dan lainnya merupakan sebuah instrumen penemuan hukum dalam tatanan Hukum Islam yang membuktikan kemampuan dan elastisitas Hukum Islam dalam mengantisipasi perubahan dan kemajuan sosial sehingga dengan adanya instrumen ijtihad ini, hukum Islam diharapkan dapat lebih memberikan kontribusinya dalam pengembangan Hukum Nasional di Indonesia. Oleh karena itu, dalam ruang pembaruan hukum Islam, Ijtihad perlu dilaksanakan secara terus-menerus guna mengantisipasi dan mengisi kekosongan hukum terutama pada zaman modern seperti sekarang dimana perubahan dan kemajuan terjadi dengan sangat pesat.

Banyak Ulama yang mendefinisikan ijtihad dengan pendapatnya masing-masing mulai dari Syafi’i, Syaukani, Ibnu al Qayyim al Jauzi sampai kepada Qordlowi dan Toha Jabir al ‘Alwani, hemat penulis akan mengambil definisinya Sayyid Tontowi yang amat ringkas tapi padat yaitu: Ijtihad adalah usaha seorang muslim dengan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan hukum syara’ dengan cara mengambil dalil dari dalil-dalil syar’i.[1] Sedangkan sandaran ijtihad dapat ditemukan dalam al Quran maupun al-hadits

Ijtihad adalah merupakan kewajiban bagi umat islam, apakah pantas bagi umat islam untuk meninggalkannya dengan alasan terlalu banyaknya sarat yang mustahil disanggupi oleh seseorang, sebenarnya syarat tersebut adalah bukan untuk menyulitkan umat islam seperti yang diungkapkan oleh orang yang dengan sengaja menutup pintu ijtihad. Rasyid Ridla dalam tafsir al Mannar berkata : Ijtihad adalah bukan merupakan hal yang sulit dan tidak membutuhkan sesuatu yang merepotkan dan menyulitkan seperti orang-orang yang ingin mendapatkan gelar ilmu yang tinggi dalam ilmu kedokteran, falsafah atau yang lainnya.

Seorang muslim dengan kebebasan berpikirnya untuk mengerahkan segala kemampuannya terhadap seluruh masalah, sebab islam adalah agama kehidupan yang mencakup segala aspek, Islam bukan hanya berurusan dengan masalah akhirat saja, tapi Islam lahir dalam bentuk yang luas, mampu mengobati penyakit sosial, ekonomi, internasional, dll, dan fiqih sendiri bukan hanya merupakan peraturan belaka, melainkan fiqih mencakup segala masalah tergantung kejadian dan kebutuhan, fiqih masih siap menerima perubahan selama masih tetap dalam rel qur’an dan sunnah, dari sinilah perlu adanya ijtihad, Ijtihad merupakan hal yang terbuka bagi seorang muslim agar merasakan kebebasan berfikir yang sempurna karena ijtihad adalah merupakan sebuah bukti akan luas dan mudahnya syariat islam.

Kalau memang ijtihad dibutuhkan pada setiap zaman maka pada zaman modern inilah ijtihad paling dibutuhkan sebab berubahnya keadaan kehidupan setelah adanya revolusi teknologi maka merupakan keharusan untuk membuka kembali pintu ijtihad yang memang sebenarnya tidak pernah ditutup. Ijtihad zaman modern haruslah mengarah kepada masalah-masalah yang baru dan problematika kekinian, untuk mencari solusi masalah tersebut menurut al-Qur’an dan sunnah.

Dengan ini maka layak kiranya untuk meninjau kembali ijtihad zaman dahulu, agar ijtihad tersebut dapat layak kembali di zaman sekarang, atau setidak-tidaknya ijtihad tersebut tidak menganggur sia-sia, menurut porsi problematika kekinian. Layaknya ijtihad zaman sekarang ditelorkan dengan segenap kebebasan keberanian dan kemudahan menghindari segala masalah yang menyulitkan, maka dari itu haruslah ada ijtihad individual karena ijtihad itulah yang mencerahi segala macam ijtihad, dan memang sebenarnya segala macam ijtihad sumbernya adalah ijtihad individual. Ijtihad yang di dengung-dengingkan ada zaman sekarang ini adalah merupakan kebutuhan bahkan merupakan kewajiban bagi kehidupan umat islam untuk mengobati problematika kekinian sebab umat islam akan hidup jumud kalau tidak di berantas dengan ijtihad.

ijtihad memiliki peranan yang sangat besar dalam pembaruan hukum Islam. Pembaruan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa ada mujtahid yang memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Antara pembaruan dan ijtihad ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, saling mengisi dan melengkapi. Jika proses ijtihad dapat dilaksanakan dalam proses pembaharuan hukum Islam secara benar, maka hukum-hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad akan benar pula.[2]

Dzajuli menyebutkan ada tiga macam cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad, yaitu: pertama, dengan memperhatikan kaidah-kaidah bahasa (linguistik). Kedua, dengan menggunakan kaidah qiyas (analogi) dengan memperhatikan asal, cabang, hukum asal dan illat hukum. Ketiga, dengan memperhatikan semangat ajaran Islam atau roh syari’ah. Oleh karena itu, dalam hal ini, kaidah-kaidah kulliyah Ushul Fiqh, kaidah-kaidah kulliyyah fiqhiyyah, prinsip-prinsip umum hukum Islam dan dalil-dalil kulli sangat menentukan. Dalam hal ini bisa menempuh cara-cara istishlah, istishab, maslahah mursalah, sadz dzari’ah, istihsan dan sebagainya.[3]

Konsep pembaharuan dalam literatur Hukum Islam Kontemporer silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjid, ishlah dan tajdid. Perkataan tajdid dalam pembaharuan hukum Islam mempunyai dua makna, pertama, apabila dilihat dari segi sasaran dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaharuan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, pembaharuan bermakna modernisasi apabila tajdid itu sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran dasar, landasan, dan sumber yang berubah-ubah seperti metode, sistem, teknik, strategi, dan lainnya untuk disesuaikan dengan situasi, dan kondisi, ruang dan waktu.[4]

Meskipun tajdid dalam rumusan ini tidak terlalu jelas penjelasannya, tetapi secara umum tajdid itu dapat diartikan sebagai “pembaharuan” lebih tepat dipergunakan daripada kata lain yang sepadan, karena selain sesuai dengan istilah dalam agama Islam juga lebih luas cakupannya dan lebih konperhensip.

Menurut Masjfuk Zuhdi[5] kata tajdid lebih komperhensif pengertiannya, sebab dalam kata tajdid yang saling berhubungan yaitu :

  1. al I’adah,  artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiah kepada sumber-sumber ajaran agama Islam yaitu al-Qur’an dan al-hadits.
  2. al-Ibanah, artinya purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam dari segala macam bentuk bid’ah dan khurafat serta pembebasan berfikir (liberasisasi) ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
  3. al Ihya,  artinya : menghidupkan kembali, menggerakan, memajukan, dan memperbaharui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.

Lalu bandingkan dengan Pembaharuan yang dikemukakan ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh  Harun Nasution,[6]yang lebih menekankan kepada penyesuaian pemahaman Islam sesuai dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu Pengetahuan dan teknologi modern.

Dari  beberapa pengertian tentang pembaharuan (tajdid) sebagaimana dikemukakan diatas, maka pembaharuan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi  dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (mujtahid) dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaedah-kaedah istimbath hukum yang dibenarkan untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar  dan tampak modern tidak ketinggalan zaman, inilah yang dalam ushul Fiqih dikenal dengan “ijtihad”.

Pembaharuan hukum Islam adalah pembaharuan yang dilakukan meliputi, al-I’adah, al Ibanah dan al-Ihya, dengan demikian pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki otoritas dan kompetensi dalam  pengembangan hukum Islam sebagai mujtahid atau tidak dilakukan berdasarkan aturan main atau tidak dilakukan berdasarkan kaedah yang benar, maka hal itu tidak disebut sebagai pembaharuan hukum Islam.

Pembaharuan Hukum Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan oleh karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqih sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang pada masa kitab-kitab fiqih itu ditukis oleh para fuqoha, masalah baru itu belum muncuk atau terjadi. Sebagai contoh ; antara lainn adalah  perkawinan yang ijab qobulnya dengan pesawat telephon, pembagian harta waris yang berbeda agama dengan pewaris, pemberian harta waris kepada anak angkat dengan wasiat wajibah, wakaf dalam bentuk yang tunai dan lain sebagainya. Terhadap hal ini telah mendorong negara untuk mengaturnya dalam berbagai bentuk perundang-undangan agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksananya.

Proses politik suatu negara akan banyak menghasilkan banyak kebijakan diantaranya adalah perundang-undangan. Perundangan-undangan yang merupakan produk hukum in abstraco  memerlukan komponen lain yang akan menjadikan ke dalam bentuk in concreto, yang memerlukan instrument structural yang menejawantahnya di tengah masyarakat. Dari sini muncul institusi yang melahirkan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang menyentuh langsung kepada masyarakat, Seperti Inpress No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam yang dikenal  dengan “fiqh Indonesia” tentang hukum Perkawinan, Waris dan Perwakafan.

Pentingnya pembaharuan hukum Islam di bidang muamalah yaitu sebagai tuntutan perubahan sosial budaya dan politik. Dalam konteks ini hukum islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya yang dapat dikatakan dalam hal ini adalah hukum Islam sebagai produk sejarah. Hukum Islam sebagai salah satu sub sistem Hukum nasional di Indonesia dituntut untuk memberikan kontribusinya dalam menghadapi problem-problem baru dampak dari kemajuan peradaban manusia tersebut. Khazanah hukum Islam telah menyiapkan sebuah pranata atau instrumen sebagai solusi permasalahan diatas yang dikenal dengan term ”Ijtihad.”

Kehidupan manusia pun selalu dinamis dan berkembang, tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa, dari bukti-bukti sejarah ditemukan bahwa kondisi masyarakat tidak dalam suatu kondisi tertentu, tetapi senantiasa berubah dan bergerak maju, konstruk sosial yang tidak sama dengan kehidupan dimasa rasul, kemudian struktur sosial, pranata sosial dan sistem sosial yang ada dan hidup dimasayarakat mulai ada sebuah pergeseran dari masa ke masa. Tidak menutup kemungkinan akan ada sebuah permasalahan yang baru, hal ini adalah menjadi sebuah kewajaran bahkan sebuah keharusan didalam kehidupan.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah masyarakat, dapat diamati bisa mengambil bermacam-macam bentuk. Ada perubahan yang terjadi secara lambat (evolusi) dan ada yang terjadi secara cepat (revolusi). Perubahan secara lambat terjadi secara sendirinya. Sebagai akibat dari adaptasi masyarakat dengan lingkunganya. Sedangkan perubahan secara besar-besaran adalah suatu perubahan yang sudah direncanakan. Kendati demikian perubahan cepat tidak dapat diukur dengan tempo waktu terjadinya, karena sering kali memakan waktu yang lama.

Terjadinya perubahan-perubahan itu menurut James W. Vander Zanden diakibatkan beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

  1. Bertambah atau berkurangnya penduduk dan perubahan ekosistem yang ada disekitar manusia.
  2. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain sebagai akibat interaksi buadaya.
  3. Watak masyarakat secara kolektif, gerakan dan revolusi sosial;
  4. Tekhnologi dan modernitas.[7]

Dalam kondisi yang seperti ini, jika hukum yang berlaku (ius constitutum) tidak bisa memberikan jawaban dari setiap masalah-masalah yang terjadi, selanjutnya akan menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang akan menimbulkan kondisi yang anarkis. Oleh karena itu, hukum dituntut adaptip untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada, begitu juga seorang hakim dalam kondisi yang seperti ini ditantang untuk mengali hukum baru yang relevan dengan perkembangan jawab untuk mengisi kekosongan tersebut, sehingga dirasa hukum itu bersifat dinamis.[8]

Kemajuan manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia baik dampak positip maupun dampak negatip. Dampak positip dari kemajuan iptek adalah kehidupan semakin serba mudah dan serba cepat tetapi di sisi lain juga melahirkan problema dan masalah yang sangat komplek. Sehingga untuk menjawab dan merespon masalah-masalah tersebut diperlukan hukum yang akomodatif terhadap perubahan dan kemajuan zaman.

Dalam kondisi seperti ini, apabila hukum yang ada dan sedang berlaku (ius constitutum) tidak mampu memberikan jawaban atas setiap persoalan yang baru, maka akan ditemukan adanya celah-celah kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang selanjutnya akan menimbulkan kondisi yang anarkis. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk adaptip dan dinamis mengikuti dan menjawab tantangan zaman. Hakim dan para praktisi yang bergelut di bidang hukum ditantang untuk mampu mengisi kekosongan tersebut baik dengan cara menemukan ataupun menciptakan hukum.

Hakim, sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, bukan hanya menjadi mulut atau corong undang-undang (baouche de lalor), tetapi seorang hakim juga dituntut harus mampu menemukan hukum (rechtsvinding) dan menciptakan hukum (rechtschepping) dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tentunya dalam hal ini tanpa mengesampingkan kepastian hukum itu sendiri. Bagi setiap hakim dan orang yang concern terhadap perkembangan hukum Islam dalam merespon dan mengakomodir perubahan dan kemajuan zaman tersebut, telah tersedia suatu instrumen penemuan hukum yang disebut dengan  ijtihad.

Dalam filsafat hukum Islam dikenal adanya term mashadir al-ahkam (sumber-sumber hukum) yang secara struktural meliputi : al-Qur’an, al-Hadits dan Ijtihad. Pengakuan atas Ijtihad sebagai suatu sumber hukum didasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Mu’adz bin Jabal pada saat diutus oleh Nabi menjadi Gubernur Syam. Sebelum pengangkatan tersebut, Nabi melakukan Fit and profertest untuk menguji kelayakan Muadz dalam menjabat gubernur Syam.

Ijtihad memiliki peranan yang sangat besar dalam pembaruan hukum Islam. Pembaruan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa ada mujtahid yang memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Antara pembaruan dan ijtihad ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, saling mengisi dan melengkapi. Jika proses ijtihad dapat dilaksanakan dalam proses pembaharuan hukum Islam secara benar, maka hukum-hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad akan benar pula.[9]

Perkembangan dan kemajuan zaman baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi merupakan sebuah keniscayaan dalam peradaban manusia. Kemajuan tersebut di satu sisi menawarkan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yaitu tersedianya berbagai fasilitas yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi disisi lain, kemajuan tersebut menimbulkan dan melahirkan pelbagai masalah yang cukup komplek. Masalah tersebut jika tidak direspon dengan baik akan menimbulkan ketidakstabilan, ketidaktentraman dan ancaman bagi kehidupan manusia.

Hukum sebagaimana menurut Rescue Pond adalah instrument untuk merekayasa sosial (law as a tool of social engenering) agar tercipta kehidupan yang aman, tertib dan sejahtera terkadang tidak cepat, kurang tanggap bahkan terkadang keteteran menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat. Hal ini memberikan celah-celah adanya kekosongan hukum sekaligus memberikan kesempatan, peluang dan tangtangan bagi orang-orang yang concern terhadap hukum terutama dari kalangan hakim dan akademisi untuk mengisi kekosongan tersebut dengan cara menemukan dan menciptakan hukum.

Hukum Islam sebagai salah satu sub sistem Hukum Nasional di Indonesia dituntut untuk memberikan kontribusinya dalam menghadapi problem-problem baru dampak dari kemajuan peradaban manusia tersebut. Khazanah hukum Islam telah menyiapkan sebuah pranata atau instrumen sebagai solusi permasalahan diatas yang dikenal dengan term Ijtihad.

Ijtihad adalah upaya sekuat tenaga yang dilakukan oleh ulama yang kompeten dan kapabel dengan menggunakan nalarnya untuk menemukan hukum atas problem baru tanpa meninggalkan nilai-nilai yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam. Ijtihad dengan berbagai metodenya baik istishlah, istishab, maslahah mursalah, sadz dzari’ah, istihsan dan lainnya merupakan sebuah instrumen penemuan hukum dalam tatanan Hukum Islam yang membuktikan kemampuan dan elastisitas Hukum Islam dalam mengantisipasi perubahan dan kemajuan sosial sehingga dengan adanya instrumen ijtihad ini, Hukum Islam diharapkan dapat lebih memberikan kontribusinya dalam pengembangan Hukum Nasional di Indonesia. Oleh karena itu, dalam ruang pembaruan hukum Islam, Ijtihad perlu dilaksanakan secara terus-menerus guna mengantisipasi dan mengisi kekosongan hukum terutama pada zaman modern seperti sekarang dimana perubahan dan kemajuan terjadi dengan sangat pesat.

Salah satu pengaruh modernitas terhadap konsepsi hukum Islam adalah bahwa hukum Islam tidak lagi dipandang hanya semata-mata bersifat dogmatis yuristik melainkan ada dimensi historisitas dan sosiologis. Dan kalau kita kaitkan dengan perkembangan pemahaman terhadap konsepsi hukum Islam di era modern (dan kontemporer saat ini) maka dapat diambil kesimpulan yang serupa bahwa hukum Islam tidak lagi dipahami sebatas wahyu Tuhan yang tidak terjangkau oleh historisitas melainkan bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari historisitas yang melingkupinya. Bahkan saat ini ada anggapan bahwa hukum Islam tidak hanya ditemukan dalam wahyu tetapi juga dapat ditemukan dalam alam (hukum natural).[10]

Dalam menghadapi pengaruh modernitas yang telah merasuk kedalam setiap sendi kehidupan masyarakat Islam, jelas bahwa upaya pengembangan hukum Islam sangat diperlukan. Yusuf al-Qardhawy secara tegas mengungkapkan bahwa semenjak terjadinya perubahan pesat dalam segala lini kehidupan dan perkembangan sosial sebagai hasil dampak dari revolusi industri, maka ijtihad (jika dikatakan dibutuhkan di setiap zaman) pada zaman modern ini lebih dibutuhkan dibandingkan pada zaman-zaman sebelumnya. Menurutnya, adalah suatu kebutuhan yang mendesak pada masa sekarang ini untuk membuka kembali pintu ijtihad. Pintu intihad ini, lanjut Qardhawy, dibukakan oleh Rasulullah saw, maka tiada seorang pun yang berhak menutupnya selain beliau. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap orang Islam bertugas tidak hanya membuka pintu intihad tersebut melainkan harus benar-benar melaksanakan ijtihad tersebut.[11]

Senada dengan pernyataan tersebut, Amir Mu’allim dan Yusdani secara tegas menyatakan bahwa pengembangan hukum Islam, di samping dilandasi oleh epistemologi yang kokoh juga perlu memformulasikan dan merekonstruksi basis teorinya. Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah kaharusan untuk mengetahui tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. Pernyataan ini pertama kali dikemukakan oleh Abd al-Malik al-Juwaini, dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Ghazali, diteruskan oleh Izzuddin bin Abd al-Salam. Basis teori ini secara sistematis dan rinci dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dan diliberalisasikan oleh Najmuddin al-Thufi yang kemudian dikenal dengan term maqashid al-syarī’ah. Kajian utama basis teori ini adalah mengenai kemahlahatan manusia baik di dunia dan akhirat.[12]

Pemikiran maslahat yang merupakan basis teori hukum Islam yang telah dirintis oleh tokoh- tokoh Islam tersebut kemudian menghilang dan dihidupkan kembali oleh para pakar hukum Islam modern, dan lebih relevan lagi jika dikaitkan dengan kebutuhan legislasi Islam dalam era globalisasi sekarang ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi modernitas sebagai tantangan terberat bagi siapa saja, Islam harus memiliki watak ganda; pada satu sisi, sebagai perwujudan hukum Tuhan ia harus mampu mengakomodasi atau bersikap akomodatif terhadap tuntutan zaman. Watak pertama menuntutnya untuk mampu membentuk tata kehidupan masyarakat. Watak kedua menuntutnya untuk dapat dipengaruhi masyarakat supaya tidak ketinggalan zaman.

Terdapat dua kondisi jika watak kedua ini diabaikan. Pertama, Islam akan menjadi hukum yang kuno, kaku, dan ketinggalan zaman. Kedua, ia akan kehilangan jati dirinya sebagai hukum Tuhan. Ini terjadi apabila hukum Islam terlalu semangat menerima perubahan.[13] Artinya, seperti yang diungkapkan oleh DR. Ahmad Buud, bahwa setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi karakteristik dan dampak negatif maupun positif modernitas, diantaranya adalah,: pertama, semakin terbebasnya manusia dari kejumudan dan taklid yang membutakan; Kedua, kemajuan dan perkembangan teknologi, terutama dari Barat; Ketiga, kegandrungan masyarakat dunia pada kacamata (worldview) Barat, hingga tersebar  paham  sekulerisme dan liberalisme di dunia Islam,  Keempat, kebangkitan umat Islam mengejar ketertinggalannya dari Barat.

Dengan demikian pintu ijtihad tak pernah tertutup, karena kehidupan masih terus berlanjut, dan kejadian-kejadian masih terus berkembang, timbulnya krisis ekonomi dan sosial, rangkaian masalah dan berbagai macam solusinya, desakan kejadian yang tak pernah dipersiapkan oleh manusia yang menimbulkan aneka ragam kesulitan, dan terus mengakar sampai menyelami kehidupan tekhnologi, perdagangan, atau kehidupan individu dan umum.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

  1. Djazuli, Ilmu Fiqh, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta : Kencana, 2005)

Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1999)

Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhamadiyah, (Jakarta : Logos Publishing, 1995).

Harun Nasution, Pembaharuan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan, Bulan Bintang, Cetakan Keempat, Jakarta

Masjfuk Zuhdi, Pembaharuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum, (Surabaya : PTA Jawa Timur, 1995)

Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Relevansinya bagi pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).

Syamsul Anwar, “Paradigma Fiqih Kontemporer: Mencari Arah Baru Telaah Hukum Islam, Teori dan Metodologi”,  Yogyakarta, 2001,

[1]Drs. Mohammad Sayyid Thantawi, al ijtihad fi al syari’ah, Daar el Nahdloh

 

[2] Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000,  hal 162.

[3]A. Djazuli, Ilmu Fiqh,Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta, Kencana, 2005, cet. 3, Hal. 71

[4]Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih muhamadiyah, Logos Publishing, Jakarta, 1995, hal 6.

[5]H. Masjfuk Zuhdi, 1995, Pembaharuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum, Surabaya, PTA Jawa Timur, hal. 2-3.

[6]Harun Nasution, Pembaharuan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan, Bulan Bintang, Cetakan Keempat, Jakarta. 1986, Hal. 11-12.

[7] Nasruddin Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi pembaharuan Islam Di Indonesia, (Ciputat; PT. Logos Wacana Ilmu, 1999) hal. 152.

[8] Erlan Naufal, Urgensi Ijtihad Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Indonesi,ditulis dalam sebuah artikel

[9] Kontribusi Hukum Islam Terhadap Perkembangan Hukum Nasional, dalam Mimbar Hukum dan Peradilan, No. 68 Februari 2009, PPHIMM, hal. 42

[10] Syamsul Anwar, “Paradigma Fiqih Kontemporer: Mencari Arah Baru Telaah Hukum Islam, Teori dan Metodologi”,  Yogyakarta, 2001, hal. 21.

[11] Yusuf al-Qardhawy, Ijtihad.,  hal.127

[12]Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1999),  hal. 4

[13] Muhyar Fananai, Konsep Qoth’i Zanni dan Pentingnya Bagi Metode Istinbath Hukum di Era Modern: Studi Perbandingan Antara Jumhur Ulama dan Al Syatibi, Skripsi sarjana, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996), hal. XV

Related Post

Rate this article!

Leave a Reply