partuadm17Pengadilan Agama Rantau

Ijtihad Dan Pengembangan Hukum Islam
Artikel

Ijtihad Dan Pengembangan Hukum Islam

IJTIHAD DAN PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM Oleh : Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H. Hakim PA. Rantau (PTA.Banjarmasin) Ijtihad adalah upaya sekuat tenaga yang dilakukan oleh ulama yang kompeten dan kapabel dengan menggunakan nalarnya untuk menemukan hukum atas problema baru tanpa meninggalkan nilai-nilai yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam. Ijtihad dengan berbagai metodenya baik istishlah, istishab, maslahah
PA. Rantau Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda Ke-89
Berita Terbaru, Berita Utama, Informasi Lembaga

PA. Rantau Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda Ke-89

Pa. Rantau Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda Ke-89   Sumpah Pemuda merupakan momen yang ber sejarah bagi bangsa Indonesia, karena telah memberikan inspirasi serta motivasi untuk mewujudkan kemerdekaan. Dalam suasana kemerdekaan saat ini diharapkan  dengan memperingati hari Sumpah Pemuda akan menambah semangat juang bagi generasi muda untuk berkiprah dalam pembangunan. Jumat, 27 Oktober 2017 pukul 08.00
Pengumuman Pelelangan Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Rantau Tahun 2017
Pengumuman

Pengumuman Pelelangan Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Rantau Tahun 2017

PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor : 002/Pok.PA-RTU/IX/2017 Pokja ULP Empat Lingkungan Peradilan Korwil Kalimantan Selatan untuk Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Rantau Tahun 2017 akan melaksanakan Pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi metode sistem gugur untuk paket pengadaan barang secara elektronik sebagai berikut: Lihat  
Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Eksekusi
informasi pelayanan pengadilan

Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Eksekusi

1. Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang melaksanakan eksekusi lihat Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. 2. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila
Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek
informasi pelayanan pengadilan

Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek

1. Sesuai Pasal 129 HIR/153 RBg., Tergugat/ Para Tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. (Pasal 391 HIR: dalam menghitung tenggang waktu maka tanggal/ hari saat dimulainya
HAK ATAS BIAYA PERKARA CUMA-CUMA (PRODEO)
informasi pelayanan pengadilan

HAK ATAS BIAYA PERKARA CUMA-CUMA (PRODEO)

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan.Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan : 1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum
informasi pelayanan pengadilan

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

1. Penerima Bantuan Hukum berhak: – Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. – Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan – Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan
Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
informasi pelayanan pengadilan

Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan