informasi pelayanan pengadilan

PA Negara Laksanakan Audiensi dan Silaturahmi di PA Rantau Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan SAPM
Berita Terbaru, Berita Utama, informasi lainnya, informasi pelayanan pengadilan, Kepaniteraan

PA Negara Laksanakan Audiensi dan Silaturahmi di PA Rantau Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan SAPM

PA Negara Laksanakan Audiensi dan Silaturahmi di PA Rantau Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan SAPM   Dalam rangka persiapan menghadapi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu, di awal semester kedua tahun 2018 Kamis 9 Agustus 2018 Pengadilan Agama Negara mengadakan kunjungan audiensi dan silaturrahmi ke Pengadilan Agama Rantau. Tim PA Negara berjumlah 10 orang, antara lain terdiri dari 
Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Eksekusi
informasi pelayanan pengadilan

Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Eksekusi

1. Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang melaksanakan eksekusi lihat Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. 2. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila
Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek
informasi pelayanan pengadilan

Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek

1. Sesuai Pasal 129 HIR/153 RBg., Tergugat/ Para Tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. (Pasal 391 HIR: dalam menghitung tenggang waktu maka tanggal/ hari saat dimulainya
HAK ATAS BIAYA PERKARA CUMA-CUMA (PRODEO)
informasi pelayanan pengadilan

HAK ATAS BIAYA PERKARA CUMA-CUMA (PRODEO)

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan.Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan : 1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum
informasi pelayanan pengadilan

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

1. Penerima Bantuan Hukum berhak: – Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. – Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan – Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan
Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
informasi pelayanan pengadilan

Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan
Hak-Hak Para Pihak yang Berhubungan dengan Peradilan
informasi pelayanan pengadilan

Hak-Hak Para Pihak yang Berhubungan dengan Peradilan

Membuat Gugatan Bagi yang Buta Huruf Hal ini ditegaskan dalam Pasal 120 HIR dinyatakan bahwa “Hakim (Ketua Pengadilan) wajib mendengar uraian gugatan lisan yang disampaikan seorang penggugat yang buta aksara. Uraian lisan tersebut dicatat, kemudian disusun dalam bentuk gugatan atau permohonan. Pengarahan Tata Cara Izin Prodeo Bagi masyarakat miskin, hukum acara membuka kemungkinan untuk berperkara
Hak – Hak Masyarakat Pencari Keadilan
informasi pelayanan pengadilan

Hak – Hak Masyarakat Pencari Keadilan

Hak-hak pencari keadilan JADWAL SIDANG HARI INI Download broSUR KAMI masyarakat/pencari keadilan berhak mendapatkan informasi dari pengadilan, antara lain sebagai berikut : TATA CARA Tata cara atau prosedur beracara di pengadilan dan upaya hukum atas putusan pengadilan lIHAT BIAYA PROSES Besarnya biaya proses berperkara di Pengadilan. Adapun rinciannya dapat dilihat dibawah ini Lihat Jadwal Persidangan