Pengumuman
- PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023 | (16/09)
- Peningkatan Fungsi Aplikasi e-Sadewa Versi 2.3 Fitur Asuransi Barang Milik Negara (BMN) | (08/09)
- Pengumuman Lelang Barang BMN PA Rantau | (28/03)
- Pemenang Lelang POSBAKUM PA. Rantau TA 2022 | (04/01)
- Lelang Jasa Pengadaan Konsultasi Bantuan Hukum TA 2022 | (28/12)
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 26 November 2021 | (03/12)
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 22 Oktober 2021 | (03/11)
- Penyempurnaan Prosedur Pengiriman Berkas Upaya Hukum ke Mahkamah Agung | (03/11)
- Monitoring Data Perkara SIPP Mingguan | (06/10)
- Pengisian Capaian Kinerja Triwulan III | (06/10)
Jadwal Sidang
Pengadilan Agama Rantau memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.
Penelusuran Perkara
Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Agama Rantau. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.
AREA I
MANAJEMEN PERUBAHAN
1. TIM KERJA
a. Undangan, Notulen pembentukan TIM ZI | SK TIM Zona Integritas | DRH TIM ZI
b. Undangan, Notulen pembentukan TIM ZI |Mekanisme Penentuan Tim Kerja ZI 2020 | BA Pembentukan TIM ZI
2. DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN ZI
a. Dokumen Rencana ZI
1. Dokumen Rencana Rerja ZI 2020
2. Dokumen Jadwal Rencana Rerja ZI 2020
b. Dokumen Pembangunan yang terdapat target prioritas
1. Dokumen Rencana Rerja ZI 2020
2. Target Prioritas pembangunan ZI
c. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?
1. Media Sosialisasi Website
2. Media Sosialisasi ZI Spanduk
3. Penandatanganan Komitmen Bersama 2017
4. Penandatanganan Piagam Perancangan ZI 2017
5. Spanduk Deklarasi Zona Integritas
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK / WBBM
a. Kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?
1. Dokumen Jadwal Rencana Kerja ZI 2020
2. Dokumen Realisasi Rencana Kerja ZI 2020
3. Undangan Notulen rapat Monitoring ZI 2020
4. Undangan Monitoring TIM 1
5. Undangan Monitoring TIM 2
6. Undangan Monitoring TIM 3
7. Undangan Monitoring TIM 4
8. Undangan Monitoring TIM 5
9. Undangan Monitoring TIM 6
b. Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
1. Laporan Kerja dan Evaluasi Zona Integritas
2. Laporan Monev Zona Integritas 2020
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi
1. Laporan Kerja dan Evaluasi Zona Integritas
2. Laporan tindaklanjut monev ZI 2020
4. Perubahan Pola pikir dan budaya kerja
a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
1. SK Role Model 4 Pimpinan
2. SK Kriteria Role Model
3. Dokumen Pemilihan Role Model
4. Dokumen tauladan Pimpinan
b. Telah ditetapkan Agen Perubahan
1. SK Kriteria Agen Perubahan
2. SK Agen Perubahan
3. Dokumen Pemilihan Agen Perubahan
4. Foto Agen Perubahan 2019 yang terpampang diarea umum
5. Reward Agen Perubahan 2020
6. Rekam Jejak Agen Perubahan 2020
7. DRH Agen Perubahan 2020
c. Sosialisasi Budaya Kerja
1. Fakta Integritas Pegawai
2. Berkas Pelaksanaan Apel Pagi dan Sore Kegiatan Jum'at Bersih dan Olahraga
3. SOP Pelayanan
4. SOP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
5. SK TIM Penilaian Pegawai PTSP
6. SK Pegawai PTSP terbaik
7. Pemberian Penghargaan Pegawai PTSP terbaik
8. Dokumentasi Budaya Kerja
9. Laporan pelaksanaan penerapan budaya kerja 2020
10. Dokumen Sosialisasi penerapan budaya kerja "Service Excellent"
11. Dokumen Absensi Bulanan
d. Keterlibatan dalam pembangunan ZI
1. Rapat Monitoring TIM Area 1
2. Undangan Monitoring TIM 2
3. Undangan Monitoring TIM 3
4. Undangan Monitoring TIM 4
5. Undangan Monitoring TIM Area 5
6. Undangan Monitoring TIM Area 6
7. Pemasangan PIN Anti Korupsi dan Pembagian Sticker Anti Korupsi, Foto Kegiatan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Rantau memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
